Dalam keterangannya, Profesor Nasomal meminta Polda Riau agar tidak membiarkan laporan masyarakat berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Ia menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Menurut informasi yang beredar, surat laporan terkait dugaan ijazah palsu tersebut dikabarkan telah diterima oleh Mabes Polri, Komisi III DPR RI hingga Presiden RI sejak 12 Maret 2026.
Profesor Nasomal menilai, apabila laporan yang telah berjalan ratusan hari itu tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap keseriusan aparat dalam menangani dugaan pelanggaran hukum.
“Jangan sampai laporan masyarakat masuk ke dalam ‘peti es’. Penegakan hukum harus memberikan kepastian dan rasa keadilan,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik agar tidak memunculkan spekulasi liar maupun dugaan adanya intervensi tertentu.
Masyarakat, lanjutnya, berharap aparat kepolisian dapat bekerja secara objektif serta menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di mata hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai perkembangan terbaru laporan tersebut. DigdayaPost masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi berimbang. (Robby)
