Pantauan di lokasi pada Sabtu (12/09/2026), sebagaimana terlihat dalam dokumentasi yang diterima redaksi, menunjukkan kondisi aliran air yang tampak berwarna gelap atau menghitam, dengan sejumlah ranting dan material organik berada di dalam aliran sungai.
Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena aliran Sungai Pilau–Sungai Rengas disebut terhubung dengan aliran Sungai Batanghari. Dugaan pencemaran serupa sebelumnya juga telah diberitakan sejumlah media pada 2026 dan menjadi perhatian warga setempat.
Warga Minta Pemeriksaan Sampel Air
Masyarakat meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, DLH Provinsi Jambi, serta instansi berwenang tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.
Warga berharap petugas mengambil sampel air di beberapa titik, baik di sekitar lokasi yang diduga menjadi sumber pencemaran maupun di bagian hilir sungai.
Hasil pengujian laboratorium nantinya dinilai penting untuk memastikan apakah perubahan warna dan kondisi air tersebut memenuhi parameter pencemaran lingkungan atau masih berada dalam batas yang diperbolehkan.
Sebelumnya, pemberitaan terkait dugaan pencemaran PT MSS juga menyebut adanya laporan mengenai aliran limbah menuju Sungai Pilau dan Sungai Rengas. Pada Mei 2026, Lurah Simpang Sungai Rengas bahkan disebut berencana berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk menyurati DLH Kabupaten maupun Provinsi terkait persoalan tersebut.
Izin Lingkungan PT MSS Ikut Dipertanyakan
Selain kondisi sungai, warga juga meminta pemerintah membuka dan memeriksa dokumen perizinan lingkungan PT MSS, termasuk persetujuan lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai skala dan jenis kegiatannya, serta dokumen teknis pengelolaan dan pembuangan air limbah.
Pemberitaan sebelumnya menyebut legalitas PKS PT MSS juga pernah dipertanyakan, termasuk aspek izin usaha dan dokumen lingkungan. Namun, DigdayaPost belum menemukan dokumen resmi yang dapat memastikan status persetujuan lingkungan PT MSS dari sumber pemerintah yang dapat diakses publik secara daring. Karena itu, status perizinan tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada instansi penerbit/berwenang, bukan diasumsikan tidak memiliki izin.
Bukan Sekadar Warna Air, Harus Ada Uji Laboratorium
Redaksi menilai perubahan warna air dalam foto belum dengan sendirinya membuktikan bahwa air tersebut tercemar limbah PT MSS. Diperlukan pemeriksaan ilmiah untuk menentukan sumber dan tingkat pencemaran.
Karena itu, DLH diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah parameter, antara lain kualitas air, beban organik, minyak dan lemak, serta parameter lain yang relevan dengan karakteristik limbah industri kelapa sawit.
Jika nantinya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencemaran dan terdapat hubungan dengan kegiatan perusahaan, maka pemerintah dapat mengambil langkah sesuai ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.
DLH Diminta Transparan
Masyarakat juga meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara transparan kepada publik, termasuk:
status Persetujuan Lingkungan PT MSS;
dokumen AMDAL/UKL-UPL yang menjadi dasar kegiatan;
izin atau persetujuan teknis terkait pengelolaan air limbah;
hasil uji laboratorium air Sungai Rengas dan Sungai Pilau;
hasil pemeriksaan instalasi/kolam pengolahan limbah;
serta tindakan pemerintah apabila ditemukan pelanggaran.
Persoalan ini menjadi penting karena dugaan pencemaran lingkungan bukan hanya menyangkut perusahaan, tetapi juga hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
PT MSS Diminta Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini diturunkan, Tim belum memperoleh klarifikasi resmi dari manajemen PT Mutiara Sawit Semesta (MSS) terkait kondisi air yang tampak gelap dalam dokumentasi warga maupun dugaan adanya limbah yang masuk ke aliran sungai.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PT MSS maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut.
Media ini mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan pencemaran harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan hasil uji laboratorium oleh instansi yang berwenang.
Tim Digdaya
