Melihat kondisi tersebut, berbagai pihak mendorong Pemerintah Kabupaten Sitaro untuk mengambil langkah strategis dan terukur dalam memperbaiki sistem penyaluran BBM. Diperlukan pengawasan yang ketat, transparansi distribusi, serta pola penyaluran yang lebih terencana agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan penyaluran BBM dengan melibatkan semua unsur, mulai dari aparat pemerintah, TNI/Polri, hingga perwakilan masyarakat. Transparansi jadwal dan jumlah distribusi sangat penting, agar masyarakat mengetahui secara jelas kapan dan berapa volume BBM yang masuk ke wilayah mereka,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Selain itu, penataan pola distribusi juga menjadi hal mendesak. Jadwal distribusi yang teratur antar pulau dan pendataan penerima manfaat yang jelas akan membantu memastikan BBM tersalurkan tepat sasaran, terutama bagi nelayan, pelaku transportasi umum, dan sektor ekonomi produktif lainnya. Pemerintah desa dan kelompok masyarakat juga didorong untuk berperan aktif sebagai agen penyalur resmi skala kecil, melalui sistem koperasi desa atau mekanisme lokal yang diawasi secara transparan.
Peningkatan sarana dan prasarana distribusi turut menjadi poin penting. Armada khusus penyalur BBM antar pulau serta fasilitas penyimpanan di wilayah strategis dapat memperlancar pasokan ke daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi digital sederhana juga diusulkan untuk memantau ketersediaan BBM secara cepat serta membuka saluran pengaduan masyarakat terhadap potensi kelangkaan dan penyimpangan distribusi di lapangan.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan Pemkab Sitaro dapat membangun sistem penyaluran BBM yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Upaya ini tidak hanya akan menjawab kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Jusuf Hontong)
.jpg)
.jpg)
