Saya mengikuti seluruh jalannya rapat dengan seksama setiap pernyataan, argumentasi, dan klarifikasi terekam dalam memori saya, bahkan juga dalam rekaman pribadi di ponsel. Dari forum itu, saya menangkap satu pesan penting: ada hal-hal yang belum sepenuhnya terbuka kepada publik.
Karena itu, saya memandang perlu untuk menyampaikan harapan yang mendasar: Pemkab Sitaro dan DPRD Sitaro harus duduk bersama. Sudahi perbedaan pandangan politik, hentikan tarik-menarik kepentingan, dan mulailah membuka persoalan ini secara terang menderang, tanpa ada yang disembunyikan.
Masyarakat yang menjadi korban erupsi tidak boleh kembali menjadi korban , kali ini karena ketidakmampuan pemerintah dalam menata sistem dan menjaga transparansi. Bantuan dari BNPB bukanlah milik kelompok tertentu, melainkan hak seluruh warga yang terdampak bencana. Maka, penyalurannya wajib dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kita semua tahu, bantuan bencana adalah simbol kehadiran negara di tengah rakyatnya. Namun ketika pelaksanaan di lapangan menimbulkan kebingungan, tidak ada kejelasan tahapan pencairan, bahkan muncul kecurigaan adanya ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nama lembaga tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri.
Karena itu, saya menyerukan agar Pemkab dan DPRD Sitaro membuka data dan laporan penggunaan dana bantuan secara publik. Biarkan rakyat melihat, memahami, dan menilai bahwa uang negara benar-benar digunakan untuk memulihkan kehidupan mereka yang tertimpa bencana.
Ini bukan soal politik, bukan pula tentang mencari siapa yang salah. Ini soal keberanian moral dan tanggung jawab publik. Sebab, di atas segala kepentingan pribadi atau kekuasaan, ada rakyat yang sedang menunggu keadilan dan kepastian.
Sudah waktunya kita membangun pemerintahan yang tidak hanya pandai membuat laporan, tetapi juga berani jujur dan terbuka di hadapan rakyat. (Jusuf Hontong)
